"Namun, perlu ada peta jalan (roadmap) yang jelas agar kebijakan tidak menimbulkan gejolak di sektor usaha dan investasi," jelasnya.
Pemerintah akan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada koperasi desa agar mereka dapat mengelola bisnis dengan lebih efektif dan efisien.
"Koperasi Desa juga dapat menjadi pusat pengembangan ekonomi masyarakat desa," kata Yandri Susanto.
Baca Juga: Wujud Penghargaan atas Pengabdian Prajurit, Pemprov Lampung Hadiri Prosesi Pemakaman Militer
Yandri menilai bahwa dominasi ritel modern berpotensi menciptakan ketimpangan dan mempengaruhi kemandirian ekonomi desa. Ia menekankan pentingnya kebijakan perizinan yang seimbang.
